Pembangunan Pertanian Basis Ekonomi Indonesia

Pada tahun 2008, sektor pertanian mengalami kondisi yang tidak lazim. Pada awal tahun, komoditas pangan mengalami kenaikan harga drastis dan saat akhir tahun, komoditas pertanian mengalami keanjlokan harga. Walaupun keduanya sama-sama merugikan, namun kondisi yang kedua dapat dikatakan lebih merugikan karena petani sebagai stakeholer seakan tidak memperoleh hasil yang sepadan dengan usaha. Petani pasti bekerja dengan keras untuk mendapatkan hasil sesuai ekspektasi. Namun, bila tidak mencapai ekspektasi, maka terasa sulit bagi petani untuk meningkatkan motivasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Indikator bahwa masyarakat mencapai kesejahteraan sangat banyak mulai dari tingkat pendapatan rumah tangga, peningkatan produktivitas tenaga kerja, hingga angka kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan pertanian dikatakan berhasil apabila telah terjadi pengganda pendapatan dan pengganda lapangan kerja bagi sektor pertanian secara umum.

PERGERAKAN HARGA DUA EKSTEM

Setengah tahun pertama di 2008, harga komoditas pangan melonjak drastis diikuti dengan naiknya harga minyak bumi. Hal ini menimbulkan gelombang protes dimana-mana. Sebenarnya terjadi keanehan ketika pengguna akhir kedelai tidak menuntut perbaikan budidaya dan sistem produksi kedelai domestik, padahal sangat potensial untuk mencapai swasembada.

Lalu, pada setangah tahun kedua di 2008, harga komoditas utama kembali anjlok. Penurunan ini juga bersamaan dengan turunnya harga minyak bumi. Petani saat itu hanya mendambakan sistem insentif produksi yang kondusif, seperti kemudahan akses sarana produksi pupuk, benih, bibit dan pestisida dengan harga terjangkau, Dengan turunnya harga komoditas pangan dan harga komoditas utama, menjadi tantangan bagi dunia pertanian.

Pertama, pola dan mekanisme keterkaitan antara perkembangan pasar derivatif, investasi di pasar modal, nilai tukar mata uang, dan harga komoditas agrobisnis di pasar komoditas global (berjangka). Saat keadaan pasar keuangan dan pasar saham global sedang turun, para pemilik modal mengallikan investasi ke pasar komoditas sehingga harga berfluktuasi. Akibatnya, pergerakan harga komoditas agribisnis Indonesia mengikuti pola pergerakan harga di pasar global.

Kedua, perubahan pola dan struktur perdagangan komoditas pertanian global. Hal ini dikarenakan negara produsen mementingkan kebutuhan pangan domestik. Negara produsen akan lebih protektif terhadap harga-harga terutama komoditas pangan. Akibatnya ke keputusan politik dan ideologi suatu negara yang tentu saja sulit untuk diubah secara cepat.

Ketiga, tantangan diplomasi di tingkat internasional semakin kompleks karena organisasi multilateral tidak akan mudah mencapai konsensus bersama yang dapat memuaskan banyak pihak.Sesulit apapun tantangannya, Indonesia setidaknya harus mempertahankan empat komoditas utamanya seperti padi, jagung, kedelai dan gula.

KOMBINASI INOVASI, PEMIHAKAN DAN GOVERNANCE

Indonesia pernah mengalami masa kejayaan di bidang pertanian pada tahun 1970-1980-an lalu mulai melemah pada awal tahun 1990-an. Kejayaan tersebut dapat dicapai karena ada interaksi antara sains, tekonologi, budaya, sumber daya, infrastruktur, kewirausahaan, bisnis pasar, kelembagaan dan dukungan kebijakan. Lalu, mengapa tahun 1990-an pertanian Indonesia mulai meredup? Hal ini dikarenakan kelalaian pemiakan, pengabaian hak-hak dasar petani dan ketidaktepatan strategi kebijakan ekonomi makro umumnya. 

Pada tahun 1980-an pertumbuhan ekonomi pertanian Indonesia mencapai 5,8%. Hal ini disebabkan oleh kematangan inovasi dan perubahan teknologi pertanian, terutama di daerah Jawa dan sentra produksi pangan lainnya. Melambatnya pertanian Indonesia karena gagalnya melakukan pelembagaan (institusionalisasi) inovasi dan perubaan teknologi baru ditambah dengan perubahan sosial masyarakat petani yang tidak bersahabat dengan pasar dan transformasi struktural yang ditandai dengan dimulainya pembangunan yang menjadikan keadaan pertanian Indonesia semakin terpuruk. Banyak orang-orang awam yang menyangka bahwa era reformasi adalah gerbang awal reformasi dan perubahan kelembagaan teknologi pertanian. Namun, hal tersebut layaknya masih harus disimpan dahulu.

Setelah melalui diskursus akademis, ekonom akhirnya menyadari bahwa perubahan teknologi adalah faktor endogen dalam proses produksi. Inovasi dan teknologi tidak akan muncul dengan masyarakat yang kualitas sumber daya manusia (SDM) yang seadanya dan kualifikasi pemuliaan tanaman yang kurang tangguh, kelembagaan riset dan pengembangan primitif, dan sistem administrasi serampangan apalagi dengan budaya instan. Ekonom pertanian mengatakan proses perubahan teknologi biologi kimiawi dan teknologi mekanis yang begitu progesif sebagai insecured innovation yang dapat merangsang inovasi kelembagaanm perubahan sistem nilai, tingkat efisiensi dan tambahan pendapatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Kesenjangan antara hasil riset di labolaturium dan kondisi real di lapangan semakin terasa dengan tidak ada institusi yang dapat menfasilitasi. Contoh kasusnya adalah ketersediaan air, kebutuhan input dan teknologi baru yang mudah di akses yang tidak dapat tersedia dan hanya merupakan anjuran saja yang tertera di buku. Padahal, kenyataannya Indonesia sering mengalami kelangkaan pupuk, ketidaktersediaan benih unggul, dan infrastruktur irigasi yang rusak.

Falsafah pembangunan infrastruktur perlu ditempatkan sebagai salah satu stimulasi investasi masyarakat dan effective demand di tingkat pedesaan. Pernyataan tersebut dimaknai dengan harus adanya dukungan teradap industrialisasi pedesaan yang dapat meningkatkan daya permintaan pasar domestik dan membantu meningkatkan pendapatan petani di luar sektor pertanian. Pola seperti ini diharapkan agar masyarakat mau meningkatkan investasi di bidang produksi pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan dan dapat memberikan dampak ganda bagi peningkatan kapasitas produksi domestik dan dapat menciptakan nilai tambah serta pendapatan agregat. Kombinasi antara inovasi, pemihakan dan governance yang baik pasti tidak akan menghasilkan kontroversi dan rusaknya sistem insentif yang dimaksudkan untuk meningkatkan output dan memperbaiki outcome kesejahteraan.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Pertama, mengintegrasikan strategi pembangunan pertanian ke dalam stratefi ekonomi makro, apapun kondisinya. Prioritas harus diberikan kepada pembangunan infrastruktur pertanian dan pedesaan bila penguatan ekonomi domestik dapat meredam dampak krisis ekonomi global saat ini.

Kedua, rumah tangga petani harus ditempatkan ke subjek utama atau minimal sebagai sasaran dari program pembangunan yang membawa misi pemerataan sekaligus efisiensi Usaha tani berskala kecil dan menengah harus diprioritaskan mulai dari hulu sampai ke hilir.

Ketiga,  perbaikan aset dan penguatan akses informasi, akses pasar dan akses teknologi maju dan modern.

Keempat, meningkatkan aloasi kepada investasi SDM terutama di daerah pedesaan. Misalnya dengan meningkatkan tingkat pendidikan, ketersediaan air besih, jaminan kesehatan dan program-program nutrisi untuk meningkatkan produktivitas rakyat miskin dan meningkatkan peluang memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih layak guna mencapai kesejahteraan.

Kelima, memperbaiki partisipasi masyarakat pedesaan dalam pengambilan keputusan, termasuk kelompok wanita. Seluruh masyarakat harus berpartisipasi dalam penentuan prioritas program pemerintah terutama yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat pedesaan.

Keenam, meningkatkan peran aktif ekonomi pedesaan berbasis nonusaha tani. Sektor nonusaha tani dapat menjadi sumber pendapatan yang dapat menjadi antisipasi dari krisis ekonomi global dan alternatif pasar di Indonesia.

Sumber : Arifin, Bustanul. 2013. Ekonomi Pembangunan Pertanian. IPB Press: Bogor.